Sukses

Klarifikasi Said Abdullah Soal Usulan Penghapusan Daya Listrik 450 VA

Liputan6.com, Jakarta Wacana penghapusan daya listrik 450 Va menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan tudingan dilontarkan kepada DPR RI terkait penghapusan daya listrik yang disubsidi pemerintah ini.

Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah mengakui mendapat serangan pribadi yang disebut sebagai pengusul agar daya listrik 450 VA yang umumnya digunakan rumah tangga kategori miskin dihapuskan.

Said menjelaskan, usulan daya listrik 450 VA dihapus muncul saat rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Saat itu, membicarakan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan APBN.

"Sayangnya yang digoreng di media sosial hanya penggalan kalimat saya terkait penghapusan daya listrik 450 VA untuk rumah tangga miskin," kata Said dalam keterangannya, Minggu (18/9).

Said menyebutkan, sebanyak 9,55 juta Rumah Tangga (RT) berdaya listrik 450 VA masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kelompok rumah tangga ini masuk kategori kemiskinan parah, yang oleh BPS termasuk keluarga berpenghasilan kurang dari 1,9 dolar AS per hari dengan kurs Purchasing Power Parity (PPP).

"Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya kita naikkan dayanya ke 900 VA. Untuk makan saja susah dan kebutuhan listriknya rata rata hanya untuk penerangan dengan voltase rendah," terangnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Verifikasi Faktual

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, sebanyak 14,75 juta rumah tangga menggunakan daya listrik 450 VA tetapi tidak terdata dalam DTKS. Terhadap pelanggan listrik kategori ini, Badan Anggaran DPR meminta PLN, BPS, Kemensos dan Pemda melakukan verifikasi faktual.

Verifikasi itu untuk memastikan warga yang menggunakan daya listrik layak masuk dalam kategori ke DTKS atau tidak.

"Jika hasil verifikasi faktual mereka seharusnya masuk DTKS tetapi belum terdata di DTKS, maka mereka harus mendapatkan akses bansos melalui pendataan DTKS dan voltase listriknya tidak kita alihkan ke 900 VA," katanya.

Namun, jika hasil verifikasi faktual menunjukkan bukan dari keluarga kemiskinan parah, yakni berpenghasilan di bawah 1,9 dolar AS per hari, dan kebutuhan listriknya meningkat dilihat dari grafik konsumsinya, maka kelompok rumah tangga tersebut akan ditingkatkan dayanya ke 900 VA.

Dia juga menekankan, sampai saat ini para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan 900 VA termasuk kategori rumah tangga yang mendapatkan subsidi listrik oleh pemerintah.

"Perlu saya tegaskan sebab telah di opinikan pelanggan 900 VA tidak termasuk pelanggan listrik yang disubsidi oleh pemerintah. Opini ini untuk menggiring agar terjadi penolakan pelanggan yang berdaya 450 VA untuk dialihkan ke 900 VA," pungkasnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS