Sukses

Desa Wisata di Mojokerto Dapat Kucuran Dana Investasi Senilai Rp 26,4 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Desa Wisata Randu Alas di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur mendapat kucuran dana investasi sebesar Rp 26,4 miliar.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan wisata Randu Alas nantinya diharapkan dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

"Wisata desa Randu Alas Park diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto, khususnya Desa Gondang," katanya di sela peresmian di Mojokerto, Sabtu (28/5/2022), dilansir dari Antara.

Bupati Ikfina mengatakan, Pemkab Mojokerto menyambut baik upaya kerja sama dengan Koperasi Multidaya Nusantara Tiga selaku investor yang akan membangun kawasan wisata Desa Randu Alas Park.

"Dengan adanya pembangunan kawasan wisata desa ini, diharapkan membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat Desa Gondang khususnya dan desa-desa di sekitarnya," ucapnya.

Lebih lanjut, bupati mengatakan dalam membangun kawasan wisata desa Randu Alas Park, pihak yang akan membangun kawasan wisata desa dan kepada Pemerintah Desa Gondang agar memberdayakan warga setempat.

"Pengelolaan wisata ini dimulai dari proses pekerjaan pembangunan hingga pada saat pengoperasian agar memberdayakan warga setempat, termasuk pemuda-pemudi yang ada di Desa Gondang," ujarnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

 

2 dari 2 halaman

Transparan

Bupati Ikfina menjelaskan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengelola aset desa yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

"Terkait dengan pemanfaatan aset Desa Gondang berupa tanah kas desa (TKD) seluas 2,3 hektare yang akan dibangun kawasan wisata desa dalam bentuk bangun guna serah selama 20 tahun telah diterbitkan izin bupati dalam rangka pengelolaannya," katanya.

Selain itu, orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto itu mengimbau agar semua proses pelaksanaannya dilakukan secara transparan.

"Kontribusi dari hasil pengelolaan wisata desa harus masuk dalam APBDesa dan dicatat sebagai PAD dan peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.