Sukses

Cerita Warga Pasuruan Keluhkan Penyaluran Bansos

Ragam kebijakan baru terkait penyaluran bantuan sosial masih menjadi polemik di tingkat warga bahkan tak sedikit mereka yang mengeluh

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah warga di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur mengeluhkan pemberian bantuan tunai non pangan (BTNP) yang didapat dari pemerintah melalui desa.

Mulai dari kebijakan membelanjakan hasil bantuan yang diberikan dalam bentuk uang. Hingga kualitas sembako yang dibelanjakan warga ke agen- agen yang dipilih.

Salah seorang warga Desa Kebotohan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Rahma mengatakan, sebagian besar warga keberatan untuk membelanjakan BNPT senilai Rp 600 ribu ke agen yang sudah dipilih oleh kepala desa setempat.

"Banyak warga juga menilai kualitas beras nya buruk dan warga memutuskan untuk mengembalikannya," ujar dia, Selasa (7/3/2022).

Dia menyebutkan, saat ini ada sekitar 65 sak beras yang dikembalikan warga ke rumah kepala desa setempat. Rahma mengatakan, ada perbedaan kualitas beras yang didapat penerima bansos.

Kualitas beras tahap pertama harga lebih murah dan kualitasnya dibawah dari beras yang diterima tahap kedua. Warga mengeluh karena berasnya tidak bagus sehingga tidak enak jika di masak.

“Harganya juga murah sekitar Rp 215 ribu per dua puluh kilo. Sedangkan sewaktu tahap kedua warga dapat beras lebih bagus,” sebut Rahma.

Selain beras, warga juga mengeluhkan ada perbedaan jumlah telur yang diterima penerima bansos. Jika tahap pertama, bantuan warga hanya dapat satu kilogram telur, tahap kedua dari warga lain mendapat empat kilogram telur.

Saksikan video pilihan berikut ini

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Ganti Uang

Rahma mengaku sudah lebih dari dua tahun mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Namun, dia menganggap lebih efektin jika bantuan diserahkan dalam bentuk uang tunai.

“Dikasih uang tunai kemudian dibelikan sendiri sesuai kebutuhan dan di toko yang jadi langganan warga tidak harus di agen pilihan. Nanti kan ada bukti pembelanjaannya," kata Rahma.

Sementara itu, Kepala Desa Kebotohan, Muhammad Ziaul Haq mengungkapkan jika dirinya tidak pernah memaksa warganya untuk membeli beras di agen yang dikelola kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ia membantah jika kualitas beras yang diberikan tidak bagus. Untuk perbedaan jumlah telur yang didapat warga, ia mengaku sudah disesuaikan dengan harga beras tahap kedua yang lebih murah.

“Saya hanya mengarahkan kalau mau beli di masing-masing kelompok KPM monggo. Tahap selanjutnya kan harga berasnya lebih murah, jadi biar pas saya tambah telurnya jadi 4 kilo. Niat saya hanya membantu dan memastikan kalau bantuan benar dibelikan sembako," ujar dia.

Namun demikian, warga yang mengembalikan beras langsung mendapat ganti uang dari kepala desa setempat. Besarannya sekitar Rp 550 ribu dengan kondisi beras masih utuh dan belum dibuka.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.