Sukses

Respons Cepat Wakil Wali Kota Surabaya saat Warganya Ngaku Tak Pernah Dapat Bantuan

Warga tersebut mengaku selama ini tidak pernah diberi bantuan, termasuk kepada anaknya yang tengah mengenyam pendidikan.

Liputan6.com, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur langsung merespons cepat keluhan yang disampaikan oleh warga yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Sebelumnya disebutkan bahwa lebih dari 30 persen warga Kota Pahlawan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu terjadi saat Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji berkunjung ke salah satu kampung di Kedondong Kidul I, Kecamatan Tegalsari, Sabtu (29/1/2022). Di sana Armuji menerima keluhan dari seorang warga bernama Marto. Pria berusia 63 tahun mengaku belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah meskipun tergolong masyarakat berpenghasilan rendah.

"Anak perempuan saya yang duduk di sekolah menengah pertama juga tidak mendapat bantuan dari pemerintah," keluh Marto kepada Armuji.

Armuji lantas meminta fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Marto. Ia kemudian meminta aparat kelurahan dan kecamatan setempat mengecek data keluarganya.

"Terkait putri Bapak yang masih sekolah segera akan ditindaklanjuti agar segera mendapatkan bantuan personal sekolah berupa tas, seragam, hingga sepatu," katanya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Lebih dari 30 Persen Warga Surabaya Tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Sebelumnya, terungkap bahwa lebih dari 30 persen warga di Kota Surabaya tergolong masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu diakui oleh Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. 

Armuji menyebutkan ada 383.208 kepala keluarga yang terdiri dari 1.085.588 jiwa tergolong masyarakat berpenghasilan rendah. Jumlah itu pun lebih dari sepertiga warga Kota Surabaya yang hanya dihuni 2.970.730 jiwa.

 "Sedangkan pada 2021 menurut data BPS, profil penduduk miskin Surabaya tercatat sebanyak 5,23 persen atau 152.489 jiwa," kata Armuji seperti dilansir Antara, Rabu (26/1/2022).  

Armuji menjelaskan, database masyarakat berpenghasilan rendah tersebut berfungsi untuk intervensi pelayanan yang dilakukan Pemkot Surabaya, berupa pemberian bantuan makanan, jaminan Kesehatan, bantuan biaya pendidikan, bantuan hukum dan bantuan sanksi denda pelayanan administrasi kependudukan, pengajuan rumah susun hingga program rumah tidak layak huni.

Hal itu, lanjut dia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang tata cara pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan pelaporan data MBR yang perubahannya diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020.

Ia menyebutkan bahwa kriterianya masyarakat berpenghasilan rendah itu berbeda dengan kriteria miskin menurut BPS. Pemeringkatan MBR oleh Dinas Sosial, lanjut dia, menggunakan proxy means test dengan melakukan perhitungan estimasi konsumsi.

Sedangkan hasil pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga warga Kota Surabaya dengan metode proxy means test yang masuk dalam desil 1, 2, 3 dan 4 akan masuk dalam database masyarakat berpenghasilan rendah.

"Jadi angka ini dinamis, yang jelas Pemkot Surabaya ingin memperluas jangkauan agar semua warga terlayani khususnya bagi mereka yang memerlukan intervensi kebijakan," ujarnya.

Armuji juga menambahkan agar masyarakat tidak terlalu risau dengan jumlah database masyarakat berpenghasilan rendah yang mencapai lebih dari satu juta jiwa, maka sasaran intervensi kebijakan pemkot bisa lebih diperluas.

"Tetapi kami juga kerja keras agar semua warga Surabaya bisa meningkat kesejahteraannya," katanya.

Simak juga video pilihan berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini